akarta (ANTARA News) - Aksi damai untuk memperingati Tragedi World Trade Center (WTC) yang terjadi di New York pada 11 September 2001 akan dilakukan di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat.
Menurut informasi dari Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya di Jakarta, Jumat pagi, aksi damai tersebut digelar oleh kelompok yang menamakan dirinya Tim Doa Syafaat Peduli Bangsa.
Aksi damai tersebut direncanakan terjadi dari pukul 10:00 WIB hingga pukul 11:00 WIB.
Selain aksi damai peringatan Tragedi WTC, TMC juga mencatat tentang rencana unjuk rasa di depan Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, pada sekitar pukul 14:00 WIB.
Massa yang akan berunjuk rasa tersebut adalah kelompok Komite Solidaritas untuk Korban Lumpur Lapindo.
Mereka dalam melaksanakan aksi demonstrasinya akan ditemani oleh perwakilan dari LSM Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI).
Sebelumnya, sebanyak 18 orang perwakilan korban luapan lumpur di daerah eksplorasi PT Lapindo Brantas, Inc. di Sidoarjo, Jawa Timur, menemui keluarga Bakrie--salah satu pemegang saham perusahaan tersebut-- di Jakarta, Minggu (6/9).
Perwakilan warga yang rata-rata sudah mendapatkan ganti rugi dan bisa menempati tempat tinggal baru di Kahuripan Nirwana Village (KNV), Desa Jati, Kabupaten Sidoarjo itu menyampaikan apresiasi terhadap komitmen keluarga Bakrie dalam menyelesaikan pembayaran ganti rugi bagi korban lumpur.
Jumat, 11 September 2009
DPRD Diminta Perjuangkan Hak Rakyat
Setelah dilantik, 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Siantar, diminta benar-benar menjadi wakil rakyat yang memperjungkan hak-hak rakyat.
Mahasiswa Unversitas Simalungun (USI) Pematangsiantar, Pandapotan Sinaga kepada METRO mengatakan, DPRD adalah instansi pemerintah yang merupakan perpanjangan tangan masyarakat.
"Mereka ada karena masyarakat. Keberadaannya, yakni sebagai penerima aspirasi dan melanjutkan aspirasi. Intinya, tugas DPRD melaksanakan permintaan masyarakat," ujarnya.
Dijelaskannya, DPRD sebelumnya terbalik dengan apa yang dimintakan masyarakat. Lebih banyak memikirkan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat, memuluskan dan melanggengkan kepentingan pribadi, kelompok, partai atau atasan. "Itu yang terjadi selama ini dan kalau tidak bersaing di soal perpolitikan," katanya.
Sementara, Juanda warga Jalan Sisingamaraja juga menyesalkan apabila DPRD terlantik tidak benar-benar menjadi wakil rakyat. "Itu sangat saya kesalkan, kebanyakan mereka serius dianggaran. Memikirkan isi perut saja," katanya.
Maka, diminta anggota DPRD yang dilantik ke depan dapat bertindak sesuai dengan apa yang dimintakan masyarakat.
Hal senada disampaikan mahasiswa Multikom, Darma Sitinjak. Di mana, dengan tegas meminta anggota DPRD bisa menjadi objek pengaduan masyarakat yang dapat diandalkan sebagai kontrol social.
Mahasiswa Unversitas Simalungun (USI) Pematangsiantar, Pandapotan Sinaga kepada METRO mengatakan, DPRD adalah instansi pemerintah yang merupakan perpanjangan tangan masyarakat.
"Mereka ada karena masyarakat. Keberadaannya, yakni sebagai penerima aspirasi dan melanjutkan aspirasi. Intinya, tugas DPRD melaksanakan permintaan masyarakat," ujarnya.
Dijelaskannya, DPRD sebelumnya terbalik dengan apa yang dimintakan masyarakat. Lebih banyak memikirkan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat, memuluskan dan melanggengkan kepentingan pribadi, kelompok, partai atau atasan. "Itu yang terjadi selama ini dan kalau tidak bersaing di soal perpolitikan," katanya.
Sementara, Juanda warga Jalan Sisingamaraja juga menyesalkan apabila DPRD terlantik tidak benar-benar menjadi wakil rakyat. "Itu sangat saya kesalkan, kebanyakan mereka serius dianggaran. Memikirkan isi perut saja," katanya.
Maka, diminta anggota DPRD yang dilantik ke depan dapat bertindak sesuai dengan apa yang dimintakan masyarakat.
Hal senada disampaikan mahasiswa Multikom, Darma Sitinjak. Di mana, dengan tegas meminta anggota DPRD bisa menjadi objek pengaduan masyarakat yang dapat diandalkan sebagai kontrol social.
Langganan:
Postingan (Atom)